Pengertian, Perbedaan dan Cara Penyusunan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

iklan

Pengertian, Perbedaan dan Cara Penyusunan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal - Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset perusahaan sebagai entitas. Pengguna konsep,metode maupun prosedur diperlukan juga dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang.

 Cara Penyusunan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi. Penyajian informasi keuangan memerlukan proses penetapan dan penandingan (matching) secara periodik antara pendapatan dan beban sehingga dapat menentukan besarnya laba (rugi) komersial. Demikian halnya dalam akuntansi pajak dengan menggunakan istilah penghasilan dan pengeluaran sebagaimana diatur pada pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada akuntansi perpajakan inilah terlihat tujuan pokoknya menetapkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) apabila ditinjau dari kewajiban Pajak Penghasilan, tetapi untuk jenis pajak lainnya juga akan terlihat dari transaksi-transaksi keuangan yang dibukukannya, seperti kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).

 LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Setiap pertanggungjawaban diidentifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyetoran pajak yang tertuang dalam periode tertentu ini lah yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk periode “Masa Pajak” atau “Tahun Pajak”sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ini haruslah benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi, kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Pada akuntasi komersial, penyusunan laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumsi.

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karna terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajakm dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi. Penyusunan laporan keuangan fiskal seperti yang dikemukakan Gunandi (2002), mengutip kelompok kerja standar akuntansi dari Organization For ekonomic Cooperation and Development (OECD), yang merupakan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan negara maju.

Dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak terdiri atas tiga pendekatan berikut :

1.      Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Dalam pendekatan pertama, laporan keuangan walaupun disusun berdasarkan prinsip akuntansi, sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan. Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini terlihat adanya dua perangkat pembukuan, yaituuntuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal. Dengan melihat sisi-sisi kepentingannya, pembukuan ganda (arti terbatas) bukanlah bentuk kecurangan karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma yang berlaku pada masing-masing akuntansi. Menurut pendekatan ini pengusaha harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pendekatan ini menghendaki laporan keuangan fiskal murni disusun berdasarkan ketentuan perpajakan.

2.      Ketentuan Pajak, untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi.  Menurut pendekatan ini para pengusaha bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi dan laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar jaringan proses pembukuan (Laporan Keuangan merupakan produk tambahan). Pendekatan kedua ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporanfiskal melalui rekonsiliasi.

3.      Pendekatan ketuga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan standar akuntansi keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti SAK, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan.

Salah satu fungsi pajak yang dikenal adalah fungsi budgeter, dalam fungsi ini pajak sebagai alat mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada Negara. Oleh karena itulah, laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT lebih berkepentingan terhadap informasi tentang :

1.      Laba atau rugi perusahaan berkenaan dengan pajak penghasilan (income tax).

2.      Distribusi laba berkenaan dengan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (withholding tax).

3.      Peredaran berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan PPnBM.

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pada saat menyampaikan SPT.

Laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan dari masing masing Wajib Pajak sebagai hasil dari kegiatannya.

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian  laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan  keuangan yang disusun sesua SAK, yang dimaksudkan agar  laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Apabila terjadi pertentangan antara kerangka dasar dan SAK, maka SAK inilah yang diunggulkan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Untuk mencapai tujuan penyusunan laporan keuangan, maka laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1.      Dasar Akrual

Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau saat setara kas diterima atau dibayar, serta pencatatan akuntansi dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual ini dapat memberikan informasi kepada para pengguna, tidak terbatas pada transaksi-transaksi masa lalu yang menyangkut penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran kas dimasa yang akan datang, termasuk adanya sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa  yang akan datang untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.

2.      Kelangsungan Usaha

Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya disusun dengan mendasarkan pada asumsi kelangsungan usaha dan akan melanjutkan usahanya dimasa yang akan datang. Dengan asumsi dasar tersebut perusahaan tidak bermaksud melakukan likuidasi atau mengurangi skala usahanya.

Seperti telah dijelaskan aspek akuntansi keuangan antara lain terdiri atas penggunaan konsep dasar, prinsip, atau standar metode akuntansi yang terperinci dalam :

a.       Konsep dasar entitas

b.      Unit monetersebagai alat pengukur

c.       Prinsip valuasi serta penetapan beban dan pendapatan

d.      Periode akuntansi

Berlaku juga dalam akuntansi pajak walaupun tidak sepenuhnya diikuti sehingga terdapat perbedaan, karena tujuan dan motivasi akuntansi keuangan dan akuntansi pajak juga berbeda.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana telah dijelaskan, akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri atas kegiatan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan manajemen. Manfaat informasi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi juga untuk pihak-pihak diluar perusahaan.

Kegiatan meliputi pengidentifikasian,pengukuran, data yang relevan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, pelaporan dan penginformasian atau pengkomunikasian kepada pengguna laporan keuangan sebagai suatu proses berulang yang terbentuk dalam siklus akuntansi.

PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Akuntansi yang menjembatani aktivitas ekonomis dengan para pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal, menyajikan kepada para pengguna informasi tersebut dalam bentuk laporan keuanga. Perbedaan kepentingan antar pengguna kelompok pengguna laporan keuangan tersebut menyebabkan pula ketidaksamaan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan yang akan disampaikan ke Ditjen Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan antara lain, diantaranya :

1.      Tujuan laporan keuangan komersial adalah pemberian informasi penting kepada pengguna laporan keuangan dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan, sedangkan tujuan sistem akuntansi pajak adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Ditjen Pajak untuk melindungi para pembayar dari tindakan semena-mena.

2.      Pada laporan keuangan komersial biasanya menganut prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas asetnya, sedangkan pada  laporan keuangan fiskal hal tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang.

3.      Prinsip Harga Perolehan : Laporan keuangan komersil, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Sedangkan dalam laporan keuangan fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.

4.      Prinsip pemadanan (matching) biaya dan manfaat  : dalam Laporan keuangan komersil mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam laporan keuangan fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.

5.      Metode Penyusutan dan amortisasi : dalam laporan keuangan komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti straight line method, sum of the years digits method, declining balance method, double declining balance method, metode jam jasa, jumlah unit produksi dll. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal untuk asset non bangunan, pemilihan metode penyusutan terbatas pada metode garis lurus (straigth line method)  dan Metode saldo menurun (declining  balance method). Sedangkan untuk asset bangunan hanya metode garis lurus saja (straigth linemethod).

6.      Metode Penghapusan Piutang : Dalam laporan keuangan komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA

Pendapatan menurut UU Perpajakan

Dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak diantaranya :

a.       Penggantian atau imbalan berkenaaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.

b.      Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan laba usaha.

c.       Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

d.      Penerimaan kembali pembyaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

e.       Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang.

f.       Royalty, Deviden dengan nama dalam bentuk apapun.

g.      Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

h.      Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

i.        Keuntungan karena pembebasan hutang.

j.        Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

k.       Premi asuransi.

l.         Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

m.    Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan.

n.      Tambahan kegiatan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain:

a.       Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b.       Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

c.        Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan oleh badan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d.       Warisan.

e.       Dividen atau bagian laba yang diterima akibat penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1)      Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

2)      Pemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dari Perusahaan yang memberi Dividen.

f.       Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.

g.      Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

h.       Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

i.         Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

j.         Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

k.      Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlahnya tidak lebih dari 350 juta rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk:

1)                KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)

2)                 KUT (Kredit Usaha Tani)

3)                 KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)

4)                 KUK (Kredit Usaha Kecil)

5)         Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank kreditur)

Beban menurut UU Perpajakan

Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan :

a.       Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan
pekerjaan/jasa termasuk upah, dan lain-lain atau biaya-biaya yang
lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada
tahun pengeluaran yang diperlukan.

b.      Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

c.       Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan.

d.       Kerugian karena penjualan/pengalihan harta.

e.        Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.

f.        Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.

g.       Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

h.       Piutang tak tertagih

i.        Pemupukan dana cadangan.

j.        Sumbangan yang dapat dibiayakan

Sedangkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, antara lain :

a.       Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil
usaha (koperasi).

b.      Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

c.       Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan
asuransi beasiswa.

d.      Pemberian kenikmatan.

e.       Hibah, bantuan dan sumbangan.

f.       Pajak Penghasilan.

g.      Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak-
pihak tertentu.

h.      Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi.

i.        Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya
tidak terbagi atas saham.

j.        Sanksi Pajak